Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalu Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, berencana mendatangkan ternak sapi sebanyak
5.000 ekor dari luar daerah. Ternak sapi yang didatangkan dari Tangerang ini
untuk memenuhi kebutuhan RPH Banyumulek di Lombok Barat.
“Kemarin dia ada
rencana permohonan mendatangkan sapi dari Tangerang, yaitu dari PT. ABN (Atra
Begawan Nusantara, red) untuk memenuhi kebutuhannya,” ungkap Kepala Disnakkeswan
NTB, Muhammad Riadi kepada Radar Lombok, kemarin.
ABN kata Riadi,
sudah menjalin kerjasama dengan para pengusaha ternak di NTB. Hanya saja ternak
yang dihasilkan oleh peternak lokal tidak memenuhi syarat ketentuan yang sudah
ditetapkan oleh PT. ABN. Dimana berat minimal ternak sapi yang akan dipotong di
RPH Banyumulek sebesar 300 kilogram.
“Jagal baru
untung kalau berat ternaknya 300 kilogram. Kalau sapi kurang dari tiga kwintal
(300 kilogram), maka pengusaha akan merugi,” bebernya.
Riadi membantah
jika rencana untuk mendatangkan sapi dari luar daerah ini, karena produksi
ternak di NTB kurang. Dia beralasan PT. ABN memiliki segmen pasar berbeda, yang
mana membutuhkan bobot ternak yang besar. Sementara rata-rata berat ternak sapi
yang ada NTB kurang dari tiga kwintal.
“Kalau daging
kita tidak ada kekurangan, masih banyak yang jual daging di pasar. Daging
(ternak Impor, red) ini untuk kebutuhan RPH Banyumulek, yang mau dipotong untuk
dipasarkan ke Bali dan Jakarta,” jelasnya.
“Karena tidak
terpenuhi (ternak sapi), dan kebetulan ada sapinya di Tangerang sekitar 5.000
ekor. Maka itu yang akan dikirimkan ke NTB untuk memenuhi kebutuhan RPH
banyumulek,” sambung Riadi.
Meski demikian,
Pemprov NTB sambung Riadi masih melakukan analisis resiko terhadap dampak yang
ditimbukan apabila rencana mendatangkan ternak sapi tersebut, benar-benar
terealisasi. Mengingat Pulau Jawa dan Sumatra adalah daerah yang terjangkit
penyakit lumpy skin diseases atau LSD.
“Menurut
Permentan No 17 Tahun 2023, daerah terjangkit LSD tidak boleh mengirimkan
ternak sapi ke daerah yang bebas LSD,” ujarnya.
Disampaikan
Riadi, pengiriman ternak dari luar daerah dapat dimungkinkan apabila hasil
analisis resiko yang ditimbulkan rendah. “Tapi dari kemarin tim analisis itu
resikonya, resiko tinggi. Sehingga tidak diperkenankan pengiriman dari Jawa ke
NTB sampai saat ini,” ujarnya.
Sebelumnya Riadi
yang didampingi oleh Tim Veteriner Disnakkeswan NTB melaksanakan audiensi
dengan Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, terkait investasi ternak hewan
dan rencana impor sapi di ruang kerja gubernur.
Kesempatan itu,
Miq Gita sapaan akrab Pj Gubernur menekankan bahwa rencana investor untuk
mendatangkan hewan ternak dari luar daerah harus benar-benar dianalisis resiko
yang ditimbulkan. Hal itu terkait dengan adanya penyakit menular pada hewan
ternak di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan juga Sumatra.
“Jika analisis dan resikonya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, maka sah-sah saja mau impor sapi untuk keperluan perusahaan dari luar, asalkan resikonya rendah,” ujar Miq Gita. (rat)
0 Komentar