"Restocking" Ikan Endemik di Kampar

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) bersama Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) melakukan restocking atau pengisian kembali puluhan ribu ikan endemik di sungai Sangolan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (18/3/2022). Aksi itu merupakan upaya Kementerian KP dalam menjaga ikan endemik dari kepunahan sekaligus menjamin ketahanan pangan pada masa depan. Ikan yang ditebar, antara lain 10.000 ekor benih ikan mahseer (semah/dewa) dan 80.000 ekor benih ikan baung. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, kegiatan restocking tersebut dilakukan untuk mendukung program prioritas Menteri KP dalam pembangunan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal. Nyoman menjelaskan, Sungai Kampar memiliki keragaman jenis ikan yang tinggi. Pada 2010, sekitar 58 jenis ditemukan di Sungai Kampar Kanan dan 86 jenis ditemukan di Sungai Kampar Kiri, salah satunya adalah ikan baung.

Namun, keanekaragaman jenis ikan tersebut menurun sebanyak 42 persen. Bahkan, hanya ada 36 spesies yang teridentifikasi pada 2015. "Hal itu disebabkan banyaknya kegiatan penangkapan yang melebihi daya dukung Sungai Kampar itu sendiri,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat. Nyoman menyebutkan, langkah strategis restocking tersebut juga berguna untuk memastikan dan menjaga keberadaan stok ikan-ikan di sungai endemik mereka. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian KP Antam Novambar mengatakan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar memikirkan nasib sumber daya ikan dalam jangka panjang. Khususnya, kata dia, ikan-ikan lokal di Indonesia yang mulai punah, seperti yang terjadi di Kampar, yaitu ikan semah dan ikan baung.

"Hal yang harus kita pikirkan dalam jangka panjang, kita pelihara, kita harus memisahkan, agar disegerakan. Saya meminta agar BRSDM dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” ujarnya saat melakukan restocking secara simbolis.

Antam mengatakan, BRSDM bisa berkoordinasi dengan BRIN agar ikan-ikan endemik di Kampar, Kapuas, Musi bisa dikembangbiakkan masyarakat. Dia juga meminta bantuan pemerintah daerah melalui Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto memberikan pengarahan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kampar. "Mohon bantuan Bapak Bupati, kita bisa libatkan tokoh agama, kita menangkap dari alam, jadi harus menyayangi alam. Penangkapan ikan tidak boleh pakai setrum, racun, maupun bom," tegasnya. Sebagai informasi, hasil kajian stock assessment ikan baung di Sungai Kampar dilakukan di tiga lokasi sampling, yaitu Desa Buluh Cina (danau), Kabupaten Kampar, Desa Maktedoh (rawa banjiran), Kabupaten Pelalawan, serta Desa Meranti (sungai kampar), Kabupaten Pelalawan. Hasil kajian menunjukkan, tingkat eksploitasi ikan di lokasi tersebut sudah di angka 0,81 atau lebih besar dari 0,5 yang artinya sudah overfishing.

Oleh karenanya, diperlukan upaya menurunkan kegiatan penangkapan ikan serta pemulihan sumber daya ikan baung. Sementara itu, FAO Representative Indonesia and Timor-Leste Rajendra Aryal berharap, kegiatan yang merupakan kerja sama antara Kementerian KP dan FAO itu dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Dia juga menyebutkan, kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) di Kampar itu dilakukan untuk mendukung isu-isu pada ajang Group of Twenty (G20) 2022 di Indonesia. Ini menjadi bukti nyata bagi dunia, menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki program dan perhatian khusus pada keberlanjutan perikanan. Kegiatan tersebut pun sejalan dengan semangat Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur agar selaras dengan prinsip ekonomi biru berkelanjutan. Adapun kegiatan restocking itu turut dihadiri sejumlah jajaran Eselon II Kementerian KP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.